Harga Beras Terus Melonjak, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Angkat Bicara

BANYUWANGI - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Hj.Mafrochatin Ni’mah meminta Pemerintah Daerah bersama Bulog terus menggelar operasi pasar secara merata di setiap wilayah untuk mengatasi kenaikan harga beras beberapa pekan terakhir ini.

"Pemda Banyuwangi bersama Bulog harus terus menggelar operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan agar segera turun, " ucap Ni’mah panggilan akrab Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi ini, Selasa (20/02/2024).

Baca juga: Ada Kepastian Hukum, Kementrian ESDM Optimis Capai Target Income Investasi Tahun 2022 Rp.71.85 Trilyun

Hj.Mafrocahtin Ni’mah mengatakan, harga beras yang terus melonjak telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Banyuwangi. Masyarakat harus menghadapi kenyataan bahwa harga beras dan bahan makanan pokok telah mencapai harga tingkat tertinggi sebesar Rp. 16.500 perkilogram (beras premium). Sedangkan harga termurah Rp. 10.900 (beras SPHP). "Kenaikan harga beras dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang serius terutama pada kelompok masyarakat rentan, " ungkap Ni’mah.

Beberapa dampak diantaranya adalah peningkatan biaya hidup, mengakibatkan kelaparan dan malnutrisi, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Kenaikan harga beras ini, tidak membawa kesejahteraan kepada petani sebagai produsen karena rendahnya harga gabah dan semakin menyusahkan rakyat sebagai konsumen.

Baca juga: Satgas Pangan Polri Ungkap Kekosongan Stok Minyak Goreng, Ini Penyebabnya

Politisi PKB asal Kecamatan Giri ini menyebut kebijakan pemerintah yang mengintervensi harga beras dengan impor beras hanya lah langkah taktis jangka pendek, belum mengatasi akar masalah naiknya harga beras saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang.

Ni’mah pun menyebut beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pertama adalah melakukan inovasi dalam sektor pertanian dan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai serta pengawasan ketat distribusi pupuk subsidi. "Seperti penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien. Ketersediaan pupuk subsidi yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi kerentanan terhadap faktor-faktor alam sehingga akan diperoleh varian padi yang unggul dan mengurangi risiko gagal panen, " ungkapnya.

Baca juga: Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran!

Selanjutnya adalah perlunya pengelolaan cadangan beras yang baik untuk digunakan pada situasi darurat saat pasokan berkurang. Ketiga adalah melakukan deversifikasi pangan di masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Terakhir, meningkatkan keamanan pangan untuk memastikan akses pangan yang baik bagi masyarakat rentan.

Sementara Pemkab Banyuwangi bersama Bulog terus melakukan operasi pasar di sejumlah kecamatan. Selama bulan Januari, delapan kecamatan menjadi sasaran operasi pasar. Mulai dari Pasar Galekan, Wongsorejo, kantor Lurah Kalipuro, kantor Kelurahan Giri, Pasar Glagah, Pasar Pujasera, Kecamatan Banyuwangi, Pasar Benculuk, Pasar Srono, dan Pasar Songgon.

Baca juga: Mendes PDTT: Kestabilan Harga Pangan Percepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie mengatakan, ada empat komoditas yang masuk dalam operasi pasar. Mulai beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu. Operasi pasar menyasar 25 kecamatan secara bergantian. Nanin mengatakan, operasi pasar kembali digelar untuk menstabilkan harga komoditas di lapangan, terutama beras yang hingga sekarang harganya masih cukup tinggi. (***)